Menu

Pembatalan Larangan Ojek Online, Bukti Jokowi Pro Rakyat

19/12/2015 | Berita & Peristiwa

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan sempat melarang ojek maupun taksi yang berbasis daring (online) beroperasi karena dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum. Namun karena pertimbangan kendaraan umum berbasis online itu menjadi solusi bagi masyarakat, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, membatalkan rencana tersebut.

Go-Jek

Pembatalan Larangan Ojek Online

Atas pembatalan larangan ojek online tersebut, manajemen Go-Jek berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena langsung bereaksi terhadap kebijakan pelarangan operasional Go-Jek dan transportasi umum berbasis online lainnya.

Dalam pernyataannya di akun resmi Go-Jek, CEO Go-Jek Nadiem Makarim mengatakan Jokowi telah menyelamatkan lebih dari 200 ribu pengemudi Go-Jek. Dengan memanggil Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk meminta penjelasan soal dilarangnya transportasi umum berbasis daring ini, Jokowi telah melindungi ekonomi kerakyatan.

Setelah mendapat reaksi keras dari masyarakat dan Jokowi, Jonan langsung mencabut surat larangan transportasi online itu. Jonan menerangkan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan roda dua sebenarnya tidak dimaksudkan untuk sebagai angkutan publik. Namun realitas di masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara kebutuhan transportasi publik dan kemampuan menyediakan angkutan publik yang layak dan memadai.

Kesenjangan antara kebutuhan transportasi dengan kemampuan menyediakan angkutan publik tersebut kemudian diisi oleh ojek dan beberapa waktu terakhir juga dilayani oleh transportasi berbasis aplikasi, seperti Go-Jek dan lainnya.

Bukti Jokowi Pro Rakyat

Para pengojek online pun turut menegaskan keputusan itu membuat rakyat senang dan keputusan ini menjadi tanda bahwa Presiden Jokowi berpihak kepada masyarakat. Sebab ojek online dinilainya sebagai solusi masyarakat di tengah angkutan umum yang masih tidak terjaga keamanannya.

Namun begitu, para pengojek online juga meminta para menteri agar mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat atas keputusan yang dibuat. Peraturan itu hendaknya berpihak kepada rakyat.

Artikel terkait Pembatalan Larangan Ojek Online, Bukti Jokowi Pro Rakyat

Archives