lklan-728x90
Menu

Kisruh Sampah DKI, Ahok Buka Suara

12/11/2015 | Informasi Update

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok berharap masyarakat berpartisipasi untuk mengelola sampah. Salah satunya dengan memperbanyak bank sampah. Sebab saat ini hanya ada 3 pengelola di setiap bank sampah. Ahok juga meminta Dinas Kebersihan untuk mengirim truk sampah dan alat berat untuk mengangkut sampah dari bank sampah.

Kisruh Sampah DKI

Ahok juga meminta agar Dinas Kebersihan mengkaji bank sampah itu. Ahok beranggapan, dengan adanya bank sampah masyarakat bisa berperan memilah sampah organik dan anorganik. Namun, ada kendala lain untuk mengelola sampah, yaitu terbatasnya lahan untuk membangun bank sampah.

Pemprov DKI Jakarta memastikan akan memutus kontrak kerjasama dengan PT Godang Tua Jaya sebagai pengelola TPST Bantargebang. Meski begitu, DKI tetap menganggarkan tipping fee atau dana pengelolaan sampah pada tahun 2016. Sebagai gantinya, TPST Bantargebang akan dikelola sendiri oleh DKI.

Sebab menurut dia, swakelola sampah oleh pemprov DKI dinilai akan lebih mudah dan murah dibanding bekerja sama dengan swasta. Menurut Ahok PT Godang Tua Jaya tidak membangun mesin pengolahan sampah sesuai dengan perjanjian.

Sebelumnya, Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Ali Maulana Hakim mengatakan, dana pengelola sampah (tipping fee) yang biasa diberikan sudah tidak lagi dialokasikan pada 2016. Keputusan ini dinilai paling tepat karena bila diteruskan akan merugikan Pemprov DKI.

Ahok juga memastikan tetap memberi dana bantuan kepada kota-kota penyangga. Ahok menilai, pada dasarnya, sebagian penduduk mereka merupakan warga Jakarta. Segala konflik yang muncul, seperti persoalan sampah dengan Bekasi, tidak akan mengubah besaran dana yang akan diberikan.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016, Dinas mengalokasikan dana tak kurang dari Rp 260 miliar untuk swakelola sampah. Meski begitu, dana pembinaan lingkungan atau community development yang diterima Kota Bekasi tetap akan diberikan. Jumlahnya pun lebih dari 20% sebagaimana yang didapat Bekasi saat ini.

Kemudian, pemprov DKI juga masih mengalokasikan tipping fee kepada PT GTJ selama 10 hari atau sekitar Rp 8 miliar. Sebab, pemutusan kontrak baru terjadi pada 10 Januari 2016 atau 105 hari dari surat peringatan pertama yang dilayangkan pada 25 September 2015.

Artikel terkait Kisruh Sampah DKI, Ahok Buka Suara