lklan-728x90
Menu

Iuran Naik, Pendaftaran Calon Direksi BPJS Kesehatan Membludak

BPJS Kesehatan diperkirakan masih akan mengalami ketidakseimbangan antara jumlah iuran dan jumlah klaim pada tahun depan. Pada tahun ini, jumlah klaim yang masuk lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah iuran yang masuk.

BPJS Kesehatan

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris menjelaskan, untuk memecahkan masalah ketidakseimbangan antara iuran dan klaim tersebut, perusahaan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat aturan untuk menaikkan jumlah iuran pada 2016 nanti.

Dalam pembicaraan dengan presiden, Fahmi mengusulkan dari hasil hitungan awalnya ada kenaikan iuran untuk kelas I menjadi Rp 80 ribu dari saat ini sebesar Rp 59 ribu. Sementara untuk kelas II, dari saat ini Rp 42 ribu menjadi Rp 50 ribu. Angka-angka kenaikan iuran itu dijeaskan Fahmi berdasarkan hitungan dari aktuaria, pertimbangan teknis mengenai jaminan sosial yang efisien serta perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat itu sendiri.

Dikatakan Fahmi Idris, skema kenaikan iuran ini hanyalah salah satu opsi yang diusulkan dalam rangka mengelola lembaga jaminan sosial yang lebih sehat. Skema lain yang bisa dilakukan sebenarnya bisa melalui suntikan modal langsung oleh pemerintah, seperti yang dilakukan tahun ini. Namun, mengenai skema suntikan dana tersebut bisa cair setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dan DPR RI.

Sementara itu, pendaftaran calon dewan pengawas dan direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan dibanjiri peminat. Hingga batas akhir masa pendaftaran, yakni 19 November 2015, jumlah peserta yang mendaftar tercatat mencapai lebih dari 100 peserta.

Wakil Ketua Pansel BPJS Kesehatan Suarhatini Hadad mengatakan, publikasi akan dilakukan setelah seluruh proses seleksi selesai. Tahap selanjutnya, tim Pansel melakukan rapat untuk menentukan jadwal guna proses seleksi dimulai.

Sekadar catatan, dalam seleksi calon dewan pengawas dan direksi BPJS, peserta akan menjalani beberapa tes, seperti seleksi administrasi, tes kompetensi bidang, tes psikologi, tes kesehatan dan wawancara visi dan misi calon. Dalam prosesnya, Pansel juga akan melibatkan KPK dan Ombudsman. Juga melibatkan lembaga manajemen dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia untuk menyeleksi kemampuan peserta.

Pansel hanya memiliki waktu kurang dari dua bulan untuk menetapkan pengganti dewan pengawas dan direksi BPJS yang habis masa kerjanya pada 31 Desember 2015. Koordinator advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, tim Pansel BPJS harus profesional dan objektif. Sebab pengelolaan dana di kedua BPJS itu sangat besar mencapai lebih dari Rp 203 triliun.

Artikel terkait Iuran Naik, Pendaftaran Calon Direksi BPJS Kesehatan Membludak